Makalah Memahami Keajaiban Pembangunan di Kota Besar

Memahami Keajaiban Pembangunan di Kota Besar

Disusun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Pembangunan

Dosen pengampu: Dr. Drs. Sukirman S.Pd. SH. MM

Disusun Oleh:

2F

 

UNIVERSITAS MURIA KUDUS
FAKULTAS EKONOMI

PO.BOX. 53 Gondangmanis Bae Kudus, Telp: (0291) 438229 ext. 123, Fax: (0291) 437198, Website www.umk.ac.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi..............................................................................................................   2

Daftar Gambar...................................................................................................... 3

Ringkasan............................................................................................................... 4

BAB I PENDAHULUAN...................................................................................... 6

1.1 Latar Belakang................................................................................................... 6

1.2 Rumusan Masalah............................................................................................. 6

1.3 Tujuan Makalah................................................................................................. 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA........................................................................... 8

2.1 Hakikat Pembangunan....................................................................................... 8

2.2 Kota dan Ekosistem Perkotaan.......................................................................... 17

2.3 Konsep Perancangan Kota................................................................................. 22

2.4 Paradigma Kota Berkelanjutan.......................................................................... 26

BAB III PEMBAHASAN...................................................................................... 33

3.1 Pendahuluan...................................................................................................... 33

3.2 Analisis Deskriptif: Kondisi Bisnis Para Pedagang Pasar Tradisional............. 34

3.3 Jawaban............................................................................................................. 35

BAB IV PENUTUP................................................................................................ 36

4.1 Kesimpulan........................................................................................................ 36

4.2 Saran.................................................................................................................. 36

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................ 37

LAMPIRAN........................................................................................................... 38

DAFTAR

GAMBAR

Gambar 1. Dimodifikasi dari Interaksi Sosial sistem dengan ekosistem................ 10

Gambar 2. Skema konsep keterbelakangan berdimensi jamak............................... 14

Gambar 3. Ekosistem Perkotaan.............................................................................. 21

Gambar 4. Pembagian Zona Kota Menurut Piagam Athena................................... 23

Gambar 5. Hubungan teori Merancang Roger Tancik............................................ 24

Gambar 6. Contemporary City' Plan....................................................................... 25

Gambar 7. Contemporary City of Three Million Inhabitants.................................. 25

Gambar 8. Kawasan bangunan-bangunan di Jakarta sebagai nukleus.................... 26

RINGKASAN

Pengertian Kota

Menurut Jayadinata (1999), kota adalah suatu wilayah yang dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan seperti bangunan, rumah sakit, pendidikan, pasar, industri dan lain sebagainya, beserta alun-alun yang luas dan jalanan beraspal yang diisi oleh padatnya kendaraan bermotor.

Pertumbuhan dan Perkembangan Kota

Pertumbuhan dan perkembangan kota merupakan suatu istilah yang saling terkait, bahkan terkadang saling menggantikan, yang pada intinya adalah suatu proses perkembangan suatu kota. Pertumbuhan kota (urban growth) adalah perubahan kota secara fisik sebagai akibat perkembangan masyarakat kota. Sedangkan perkembangan kota (urban development) adalah perubahan dalam masyarakat kota yang meliputi perubahan sosial politik, sosial budaya dan fisik (Hendarto, 2001).

Proses pembangunan dibagi dalam lima tahap, yaitu:

a.  Tahapan tradisional, dengan pendapatan perkapita yang rendah dan kegiatan ekonomi yang stagnan.

b.  Tahapan transisional, di mana tahap prakondisi bagi pertumbuhan dipersiapkan.

c.  Tahapan lepas landas (ini merupakan permulaan bagi adanya proses pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan).

d.  Tahapan awal menuju kematangan ekonomi.

e.  Tahapan produksi dan konsumsi massal yang bersifat industri (tahapan pembangunan atau development stage).

Rogers (2004) memberikan beragam makna bagi kota berdasarkan aspek pelayanan, sebagai berikut:

a.  Suatu kota yang adil adalah suatu kota yang mendapat keadilan akan makanan, tempat perlindungan, pendidikan, kesehatan dan harapan, serta semua orang berpartisipasi dalam kegiatan kota.

b.  Suatu kota yang indah adalah suatu kota terdapat seni, arsitektur dan percikan imajinasi pemandangan.

c.  Suatu kota yang kreatif adalah kota terbuka bagi siapa saja dan mengerahkan semua potensi sumber daya manusianya serta mengijinkan suatu perubahan yang cepat.

d.  Suatu kota yang ekologis adalah suatu kota yang memperkecil dampak ekologisnya, di mana pemandangan dan format area terbangun bangunan-bangunan dan sarana penunjangnya seimbang, aman dan hemat enerji.

e.  Suatu kota yang easy contact dan mobilitas adalah suatu kota di mana pertukaran informasi dapat terjadi secara cepat (face-to-face) dan secara elektronik.

Konsep Perancangan Kota

Konsep perancangan kota-kota saat ini, didasari oleh Piagam Athena (declaration of Athens) yang dicetuskan dalam kongress keempat CIAM (Congrès internationaux d’Architecture moderne) pada tahun 1933.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan tekhnologi. Dalam pola pembangunan tersebut, perlu memperhatikan fungsi sumber daya alam dan sumber daya manusia, agar dapat terus-menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung padanya.

Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya. Proses pembangunan terutama bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara spiritual maupun material. Definisi ini menunjukan bahwa adanya suatu pembangunan karena suatu kebutuhan, dan masalah. Adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah suatu harapan. Sedangkan jika harapan tersebut tidak tercapai berarti, hal itu adalah masalah.

1.2  Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian hakikat pembangunan?

2.      Apa pengertian kota dan ekosistem perkotaan?

3.      Bagaimana konsep perancangan kota?

4.      Apa pengertian paradigma kota berkelanjutan?

1.3  Tujuan Makalah

1.      Mengetahui pengertian hakikat pembangunan.

2.      Mengetahui pengertian kota dan ekosistem perkotaan.

3.      Memahami konsep perancangan kota.

4.      Mengetahui pengertian paradigma kota berkelanjutan.

BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

2.1       Hakikat Pembangunan

Hakikat pembangunan adalah membangun insani (manusia).

Manusia adalah bagian dari komunitas biologi yang termasuk di dalam suatu ekosistem (Clapham 1981). Oleh karena itu, manusia menjadi faktor utama, baik sebagai subyek maupun obyek, sebab pada dasarnya manusia adalah faktor ekologik utama (Soetaryono 1985:101). Pada dasarnya pembangunan menekankan pada aspek nilai-nilai kemanusiaan, seperti; menunjang kelangsungan hidup atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, harga diri atau adanya perasaan yang layak menghormati diri sendiri dan tidak menjadi alat orang lain, kebebasan atau kemerdekaan dari penjajahan dan perbudakan. Selain itu, arti pembangunan yang paling dalam adalah kemampuan orang untuk memengaruhi masa depannya, yang mencakup; kapasitas, keadilan, penumbuhan kuasa dan wewenang, dan saling ketergantungan (Todaro 2000).

W.W Rostow seorang ahli sejarah melihat pembangunan sebagai proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat maju (Todaro 1994:64). Proses pembangunan dibagi dalam lima tahap, yaitu:

a.  Tahapan tradisional, dengan pendapatan perkapita yang rendah dan kegiatan ekonomi yang stagnan.

b.  Tahapan transisional, di mana tahap prakondisi bagi pertumbuhan dipersiapkan.

c.  Tahapan lepas landas (ini merupakan permulaan bagi adanya proses pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan).

d.  Tahapan awal menuju kematangan ekonomi.

e.  Tahapan produksi dan konsumsi massal yang bersifat industri (tahapan pembangunan atau development stage).

Namun, menurut Todaro (1994:64), telah terjadi beberapa kritikan dalam pelaksanaan model pertumbuhan ekonomi “Model Pembangunan Bertahap” ini, seperti: (i) gagasan dasar tentang pembangunan yang terkandung dalam teori-teori pertumbuhan bertahap tersebut tidak selalu berlaku; (ii) alasan utama tidak berlakunya teori tersebut bukan karena tabungan dan investasi tidak merupakan syarat penting (necessary condition) bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi; (iii) pengadaan tabungan dan investasi belum menjadi syarat cukup (sufficient condition) untuk memacu pertumbuhan ekonomi; (iv) agar pertumbuhan tersebut bisa berlangsung secara berkesinambungan, maka harus ada pula perubahan sosial, kelembagaan dan sikap yang bersifat menunjang.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang selain mengejar aselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan, juga mensyaratkan berlangsungnya serangkaian perubahan, serta pengentasan kemiskinan, juga mensyaratkan berlangsungnya serangkaian perubahan besar-besaran terhadap struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional (Todaro 2000).

Selain merupakan bagian dari ekosistem yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya, manusia juga melakukan interaksi antara manusia lainnya dalam suatu sistem sosial manusia. Aktifitas-aktifitas atau aksi bersama manusia terbentuk melalui proses interpretasi terhadap nilai-nilai dan pengetahuan, karena itu sosial sistem merupakan suatu konsep penting (pusat) dalam ekologi manusia atau ekosistem manusia (Clapham 1981). Dari semua organisme hidup, hanya manusialah yang mampu berteori. Oleh karena itu mereka mampu menemukan cara-cara untuk berinteraksi dengan ekosistem dalam upaya mempertahankan kehidupannya. Menurut Clapham (1981), suatu masyarakat (system social) dapat merubah dan merawat suatu ekosistem dalam suatu struktur yang sangat berbeda dari kondisi aslinya sesuai keinginannya (Gambar 1).

 

Gambar 1. Dimodifikasi dari Interaksi Sosial sistem dengan ekosistem (Clapham 1981)

Menurut Marten (2001) bahwa teknologi memungkinkan manusia menjabarkan keinginan-keinginan manusia ke dalam aksi. Di mana aksi-aksi tersebut merupakan suatu dinamika yang dilakukan secara bersama-sama dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Kegiatan aktifitas manusia inilah yang menurut Teune (1988:39-40) diartikan sebagai pembangunan.

Pembangunan adalah suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti: percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro 1994). Menurut Todaro, pada dasarnya pembangunan menekankan pada aspek nilai-nilai kemanusiaan, seperti; menunjang kelangsungan hidup atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, harga diri atau adanya perasaan yang layak menghormati diri sendiri dan tidak menjadi alat orang lain. Secara mendasar, arti pembangunan yang adalah kemampuan orang untuk memengaruhi masa depannya, yang mencakup; kapasitas, keadilan, penumbuhan kuasa dan wewenang, dan saling ketergantungan (Todaro 2000). Menurut Keats (2004) bahwa sebagian besar dimensi pembangunan yang dilaksanakan adalah sebagai suatu peningkatan gaya hidup masyarakat dengan meningkatkan pendidikan, pendapatan, pengembangan ketrampilan dan ketenaga-kerjaan. Secara khusus pembangunan yang bersifat multidimensional memiliki arti dimensi yang berbeda-beda di belahan bumi yang memiliki negara-negara maju dengan di belahan bumi yang masih memiliki negara-negara yang belum dan sedang berkembang (Keats 2004).

Namun, secara tegas dikemukakan Servaes dalam Keats (2004) bahwa pembangunan tidak hanya suatu proses saja tetapi proses yang menghasilkan suatu perubahan, dengan cara meningkatkan semua aspek hidup masyarakat ini, sehingga pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multi-dimensional, di mana terjadi perubahan utama dalam struktur sosial, sikap dan suatu kondisi kehidupan nasional dari hidup yang tidak memuaskan ke memuaskan. Menurut Teune (1988:39) bahwa pembangunan berhubungan dengan suatu proses dan keadaan suatu sistem dan sistem itu adalah perkembangan dan kurang lebih telah berkembang

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang selain mengejar aselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan, juga mensyaratkan berlangsungnya serangkaian perubahan, serta pengentasan kemiskinan, juga mensyaratkan berlangsungnya serangkaian perubahan besar-besaran terhadap struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional (Todaro 2000).

Menurut Denis Goulet yang dikutip dalam Todaro (2000), pembangunan lebih mengarah kepada perubahan yang menyeluruh yang meliputi usaha penyelarasan keseluruhan sistem sosial terhadap kebutuhan dasar dan keinginan-keinginan yang berbeda bagi setiap individu dan kelompok sosial dalam sistem tersebut. Lebih rinci pembangunan, Goulet berpendapat bahwa pembangunan adalah berpindahnya dari suatu kondisi yang dianggap sebagai tidak menyenangkan kepada suatu kondisi yang menyenangkan yang dianggap “lebih baik” atau yang lebih berperikemanusiaan secara material dan spiritual.

Pembangunan berperikemanusiaan menurut Goulet, dicapai melalui tiga nilai inti, yaitu: (i) nafkah hidup yang diartikan dalam pemenuhan kesejahteraan individu yang sering diukur dalam bentuk pendapatan per kapita; (iii) bebas dari perbudakan dan dapat memilih yang diartikan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara umum; dan (iii) harga diri (self-esteem dan self-respect).

Menurut Todaro (2000) bahwa inti yang akan dicapai dalam pembangunan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Basic Needs) pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan. Bila salah satu diantaranya tidak ada atau penawarannya hanya sedikit, maka disebut dengan “keterbelakangan absolut” itu ada. Nilai inti yang kedua, adalah: bebas dari perbudakan, untuk dapat memilih.

Di mana konsep kebebasan yang dimaksud disini bukan dalam arti politik atau ideologi, tetapi kebebasan disini adalah yang lebih mendasar, yaitu: emansipasi dari keterasingan kondisi-kondisi material dalam kehidupan dan dari perubahan sosial, terhadap alam, kebodohan orang lain, kesengsaraan, lembaga-lembaga dan kepercayaan yang bersifat dogmatis. Dan nilai inti ketiga yang ingin di capai dalam pembangunan adalah: harga diri atau menjadi orang yang memiliki harga diri yang artinya berharga dan terhormat dan tidak digunakan oleh orang lain sebagai alat dari tujuan-tujuannya. Bentuk dasar dari harga diri adalah: identitas, martabat, sikap hormat, penghargaan dan pengakuan.

Pembangunan menurut Teori Lewis (Todaro 2000) adalah pembangunan ditinjau dan diukur melalui kondisi perekonomian. Di mana perekonomian terkebelakang terdiri atas dua sektor, yaitu: (i) sektor tradisional, yaitu sektor pedesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol atau surplus tenaga kerja. Ini disebabkan oleh penarikan sebagian tenaga kerja dari sektor pertanian dan sektor tersebut tidak akan kehilangan output sedikitpun; dan (ii) sektor industri perkotaan yang tingkat produktivitasnya tinggi menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten (pedesaan). Perhatian teori ini pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor yang moderen. Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja tersebut dimungkinkan oleh adanya perluasan output pada sektor moderen tersebut.

Menurut Todaro (1994:93), pembangunan dapat dilihat dari keberadaan dua kondisi masyarakat di dunia (dualistik). Di mana dunia terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu negara-negara kaya dan miskin. Di negara-negara kaya memang masih ada sebagian penduduknya yang miskin dan sebaliknya di negara-negara miskin ada segelintir penduduknya yang makmur sejahtera. Pada dasarnya, konsep dualistik ini terdiri dari empat elemen kunci, yaitu: (i) di setiap tempat dan konteks, selalu saja ada sejumlah elemen “superior” dan sekaligus “inferior”; (ii) koeksistensi tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat sementara atau transisional, melainkan sesuatu yang bersifat baku, permanen dan kronis; (iii) kadar superioritas serta inferioritas dari masing-maisng elemen tersebut bukan hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkurang, melainkan bahkan cenderung meningkat; (iv) hubungan saling keterkaitan antara elemen-elemen yang superior dengan elemen-elemen lainnya yang inferior tersebut terbentuk dan berlangsung sedemikian rupa sehingga keberadaan elemen-elemen superior sangat sedikit atau sama sekali tidak membawa manfaat untuk meningkatkan kedudukan elemen-elemen yang inferior. Dengan demikian apa yang disebut sebagai prinsip “penetesan kemamuran ke bawah” (trickle down effect) itu sesungguhnya sulit diterima.

Bahkan di dalam kenyataannya, elemen-elemen superior tersebut justru tidak jarang memanfaatkan, memanipulasi, mengeksploitasi ataupun menekan elemen-elemen inferior. Teori pembangunan dualistik yang mengakibatkan keterbelakangan karena yang kembangkan justru keterbelakangan (Todaro 1994:94).

Menurut Todaro (1994) bahwa keterbelakangan adalah akibat pelestarian rendahnya taraf hidup, harga diri dan terbatasnya kebebasan (Gambar 2). Rendahnya taraf hidup yang berkaitan erat dengan salah satu bentuk atau yang lainnya dari rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan ini sebagai akibat dari rendahnya produktivitas rata-rata dari keseluruhan angkatan kerja (labor force), bukan hanya dari mereka yang bekerja. Rendahnya produktivitas angkatan kerja dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, dari sisi penawaran adalah masalah kesehatan, gizi, dan sikap terhadap pekerjaan, pertambahan penduduk yang tinggi serta tingginya tingkat pengangguran dan setengah penganggur (underemployment).

Pada sisi permintaan, ketrampilan yang tidak cukup, buruknya unsur pengelolaan dan rendahnya tingkat pendidikan secara keseluruhan disertai oleh adanya impor teknik-teknik produksi hemat tenaga kerja dari negara maju, mengakibatkan terjadinya substitusi modal terhadap buruh dalam berproduksi. Kombinasi dari rendahnya permintaan terhadap tenaga kerja dan melimpahnya penawaran menyebabkan tingkat penggunaan tenaga kerja yang rendah menjadi semakin meluas.

Rendahnya pendapatan mengacu kepada rendahnya tabungan dan investasi yang juga menghambat penambahan kesempatan kerja. Rendahnya pendapatan diduga berhubungan pula dengan besarnya.

 

Gambar 2. Skema konsep keterbelakangan berdimensi jamak (Diadopsi dari Todaro 1994)

keluarga, tingginya kesuburan, karena anak-anak adalah salah satu sumber jaminan ekonomi dan sosial di masa tua bagi keluarga-keluarga yang sangat miskin. Rendahnya pendapatan mengakibatkan rendahnya tabungan yang berarti rendahnya investasi, terbatasnya permintaan tenaga kerja, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya produktivitas, dan dengan demikian pendapatannya pun menjadi rendah.

Pendapatan rendah juga mengakibatkan terbatasnya kesempatan pendidikan (pada tingkat nasional dan keluarga) dan kurangnya ketrampilan manajerial. Akibatnya tenaga kerja yang tidak terampil terpaksa harus menghasilkan pada tingkat produktivitas rendah, yang pada gilirannya akan melestarikan rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan menyebabkan buruknya kesehatan dan gizi pekerja yang disebabkan oleh kurangnya makanan dan buruknya sanitasi, yang kemudian pada gilirannya merupakan faktor utama buruknya prestasi kerja dan sikap pada ketepatan (waktu), disiplin, dan perbaikan diri.

Rendahnya pendapatan, tingginya tingkat kesuburan, cepatnya pertumbuhan penduduk, tingginya penawaran kerja dan pengangguran, rendahnya produktivitas per kapita, dan akhirnya tetap rendahnya tingkat pendapatan menjadi sangat kronis.

Pembangunan menurut pemahaman negara kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dirumuskan sebagai Pembangunan Nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Model pembangunan Rostow dan Harrod-Domar secara implisit ternyata mengasumsikan adanya sikap-sikap dan pengaturan yang sama di negara-negara terkebelakang dan negara-negara Dunia Ketiga. Di mana negara-negara tersebut masih kekurangan faktor-faktor komplementer yang paling penting, seperti kecapakan manajerial, tenaga kerja yang terlatih, kemampuan perencanaan dan pengelolaan berbagai proyek pembangunan, dan lain sebagainya, sehingga teori-teori pertumbuhan bertahap gagal memperhitungkan kenyataan-kenyataan penting lainnya (Todaro 1994:68).

Padahal menurut Solihin (2005) negara-negara Dunia ketiga (termasuk Indonesia) saat ini merupakan integral dari suatu sistem internasional yang sedemikian rumit dan integratif, sehingga strategi-strategi pembangunan yang paling hebat dan terencana matang sekalipun dapat dipatahkan begitu saja oleh kekuatan-kekuatan asing yang keberadaan serta sepak terjangnya sama sekali di luar kendali negara-negara yang bersangkutan.

Menurut Todaro (1994:93) bahwa dualisme adalah konsep yang dibahas secara luas dalam ilmu ekonomi pembangunan. Konsep ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang kian lama terus melebar antara negara-negara kaya dan miskin, serta di antara orang-orang kaya dan miskin pada berbagai tingkatan di setiap negara. Pandangan ini melihat dunia terbagi ke dalam kelompok besar, yaitu negara-negara kaya dan miskin. Di negara-negara kaya memang masih ada sebagian penduduknya yang miskin dan sebaliknya di negara-negara miskin ada segelintir penduduknya yang makmur sejahtera.

Pada dasarnya, konsep dualistik ini terdiri dari empat elemen kunci, yaitu: (i) di setiap tempat dan kontekes, selalu saja ada sejumlah elemen “superior” dan sekaligus “inferior; (ii) koeksistensi tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat sementara atau transisional, melainkan sesuatu yang bersifat baku, permanen dan kronis; (iii) kadar superioritas serta inferioritas dari masing-maisng elemen tersebut bukan hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkurang, melainkan bahkan cenderung meningkat; (iv) hubungan saling keterkaitan antara elemen-elemenyang superior dengan elemen-elemen lainnya yang inferior tersebut terbentuk dan berlangsung sedemikian rupa sehingga keberadaan elemen-elemen superior sangat sedikit atau sama sekali tidak membawa manfaat untuk meningkatkan kedudukan elemen-elemen yang inferior.

Dengan demikian apa yang disebut sebagai prinsip “penetesan kemamuran ke bawah” (trickle down effect) itu sesungguhnya sulit diterima. Bahkan di dalam kenyataannya, elemen-elemen superior tersebut justru tidak jarang memanfaatkan, memanipulasi, mengeksploitasi ataupun menekan elemen-elemen inferior. Jadi yang mereka kembangkan justru keterbelakangan (Todaro 1994:94).

2.2       Kota dan Ekosistem Perkotaan (Urban ecosystem).

Menurut Haughton, G & C. Hunter  (1994), kota adalah suatu wilayah di mana di dalamnya terdapat orang-orang dan kegiatannya yang secara terus-menerus meningkatkan alam, lingkungan buatan dan lingkungan sosial di wilayah mereka dari skala wilayah yang kecil sampai dengan skala regional, dan selalu mendukung tujuan dari pembangunan berkelanjutan secara global.

Rogers (2004) memberikan beragam makna bagi kota berdasarkan aspek pelayanan, sebagai berikut:

a.    Suatu kota yang adil adalah suatu kota yang mendapat keadilan akan makanan, tempat perlindungan, pendidikan, kesehatan dan harapan, serta semua orang berpartisipasi dalam kegiatan kota.

b.    Suatu kota yang indah adalah suatu kota terdapat seni, arsitektur dan percikan imajinasi pemandangan.

c.    Suatu kota yang kreatif adalah kota terbuka bagi siapa saja dan mengerahkan semua potensi sumber daya manusianya serta mengijinkan suatu perubahan yang cepat.

d.    Suatu kota yang ekologis adalah suatu kota yang memperkecil dampak ekologisnya, di mana pemandangan dan format area terbangun bangunan-bangunan dan sarana penunjangnya seimbang, aman dan hemat enerji.

e.    Suatu kota yang easy contact dan mobilitas adalah suatu kota di mana pertukaran informasi dapat terjadi secara cepat (face-to-face) dan secara elektronik.

f.     Suatu kota yang ringkas dan banyak pusat kota adalah suatu kota yang melindungi area pinggiran kota, memiliki pusat-pusat yang dapat mengumpulkan atau menyatukan masyarakat di dalam skala lingkungannya dan dapat memaksimalkan jarak tempuhnya.

Namun, menurut Daldjoeni (1997) kota dapat diartikan sebagai berikut:

a.    Suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai oleh strata sosial-ekonomi yang heterogen dengan corak yang materialistis

b.    Suatu benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan daerah belakangnya (hinterland).

c.    Sebagai tempat bermukim warga kota, tempat bekerja, tempat hidup dan tempat berekreasi dan apabila dilihat dari udara, kota akan nampak berupa susunan bangunan yang dikelilingi atau dibatasi oleh jalur-jalur jalan atau sungai-sungai yang diselingi oleh pepohonan besar-kecil.

Menurut Riemer dalam Daldjoeni (1997) , kota tanpa konstruksi materi maka tidak akan dipermasalahkan bagaimana dan di mana sesuatu harus dibangun. Jika tanpa relasi sosial maka konstruksi kota itu tak akan menarik bagi sosiolog. Jadi kota itu selain mewujudkan suatu konstruksi materi, juga suatu jaringan relasi antara para penghuninya. Konstruksi kota sekaligus terjalin dalam sistem transportasi kota yang berfungsi melayani kebutuhan penduduk kota seperti bekerja, berbelanja dan berekreasi. Kelestarian kota antara lain bergantung pada transportasi intra urbannya. Apabila sistem ini macet, karena sesuatu maka relasi sosial juga akan mendertia kerugian. Jika terhenti total karena bencana alam atau peperangan, dapatlah dibuktikan bahwa terjadi disorganisasi bahkan ancaman maut, karena pelayanan kesehatan dan pangan terhenti.

Sedangkan menurut Jerman Hofmeister (1969) dalam Daldjoeni (1997) bahwa kota merupakan suatu pemusatan ruang (spatial) dari tempat tinggal dan tempat kerja manusia yang kegiatan umumnya di sekitor ekonomi sekunder dan tersier, dengan pembagian kerja ke dalam dan arus lalulintas yang beraneka, antara bagian-bagiannya dan pusatnya, yang pertumbuhannya sebagian besar disebabkan oleh bertambahnya kaum pendatang yang mampu melayani kebutuhan-kebutuhan barang serta jasa bagi wilayah yang jauh letaknya. Jika ditinjau secara biologis kota bukanlah sekedar berwujud materi (seperti gurun dari beton, aspal, besi dan kayu), tetapi mencakup pula manusia penghuninya dengan segala kegiatannya sambil beradaptasi secara spatial dan ekologis.

Menurut Daldjoeni (1997), bahwa kota merupakan suatu bentuk dan simbol dari suatu hubungan sosial yang terpadu, sehingga ditinjau secara biologis kota merupakan tempat manusia beradaptasi secara

“keruangan” dan ekologis. Karena itu, kota dibangun untuk manusia, dan kota ikut menentukan eksistensi manusia, masyarakat dan negara.

Sehingga kota dibuat berdasarkan “apa yang masyarakatnya inginkan” demikian pernyataan Girardet dalam Satterwaite (2001).

Secara spesifik kota-kota di beberapa negara Asia memiliki arti sebagai berikut (World Urbanization Prospects: The 2003 Revision):

a.    Indonesia: kota adalah kotapraja (kotamadya), ibukota suatu wilayah (kabupaten) dan tempat-tempat lain yang memiliki karakteristik perkotaan.

b.    Banglades: kota adalah tempat yang mempunyai suatu kotapraja (pourashava), suatu panitia kota (shahar) atau suatu dewan pengurus daerah bagian.Umumnya suatu wilayah perkotaan memiliki konsentrasi populasi minimal 5.000 orang. Suatu perkumpulan perumahan dimana pengertian antar masyarakat dalam memelihara sarana umum, seperti jalan, penerangan jalan, distribusi air bersih, pengaturan sanitasi, dan lain-lain terbangun dengan baik. Scara umum, kota sebagai pusat perdagangan dan perniagaan di mana tenaga kerja umumnya bukan pertanian dan tingkat melek huruf tinggi. Wilayah yang mempunyai sifat perkotaan tetapi memiliki kurang dari 5.000 orang penduduk dan mempunyai kasus istimewa, dapat dipertimbangkan sebagai perkotaan.

c.         China: Kota adalah hunian dengan lebih dari 3.000 orang penduduk di antaranya lebih dari 70 persen dinyatakan terdaftar sebagai penduduk non-pertanian atau suatu hunian dengan penduduk antara 2.500 ke 3.000 orang, di antaranya lebih dari 85 persen dinyatakan terdaftar sebagai non-pertanian. Sampai 1982 kota kecil dan kota besar ditentukan oleh total penduduk. Kota harus mempunyai penduduk sedikitnya 100.000 atau kekuasaan administratif khusus, strategis, atau pentingnya ekonomi untuk memenuhi syarat sebagai kota.

d.        India: kota adalah semua tempat yang mempunyai 5.000 atau lebih orang penduduk, suatu kepadatan tidak lebih dari 1.000 orang per mil persegi atau 390 per kilometer persegi, sifat perkotaan dengan sedikitnya tiga perempat orang penduduk pria pekerja dewasa dalam pekerjaan selain pertanian.

e.         Israel: kota adalah semua hunian dengan lebih dari 2.000 orang penduduk.

f.          Malaysia: kota adalah wilayah Gazetted yang berhubungan dengan wilayah-wilayah terbangun dan dengan suatu kombinasi populasi 10.000 orang atau lebih.

g.        Mongolia: kota adalah pusat Ibu Kota dan daerah.

h.        Pilipina: semua kota dan kotapraja dengan kepadatan minimal 1.000 orang/km² dan sebagai pusat administrasi.

i.          Korea: Kota adalah suatu tempat dengan 50.000 atau lebih orang penduduk.

j.      Vietnam: kota adalah suatu tempat dengan penduduk 4.000 orang.

Ekosistem urban (perkotaan) adalah ekosistem yang selalu didominasi oleh susunan kerangka bangunan buatan manusia seperti bangunan-bangunan dan jalan-jalan (Marten 1991). Ekosistem urban banyak menghasilkan limbah dan tidak dapat melakukan keseimbangan sendiri. Ekosistem urban ditentukan dan bergantung pada lingkungan fisiknya serta kebutuhan dan keinginan manusia (biologi, budaya atau kultur) (Marten 1991). Pertumbuhan kota terjadi terus menerus meluas dan rumit serta menggunakan banyak teknologi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan populasi (manusia) yang semakin meningkat, yang akibatnya memberikan dampak yang besar

 

Gambar 3. Ekosistem Perkotaan (urban)

bagi ekosistem alam (Exline et al 1982).

Menurut Exline et al (1982) ekosistem perkotaan adalah suatu sistem terbuka dengan berbagai jenis masukan dan banyak pula yang dihasilkannya, baik secara fisik maupun yang berhubungan dengan kebudayaan (Gambar 3). Ekosistem perkotaan dibagi dalam 2 subsistem yang besar, yaitu: subsistem yang bersifat fisik dan kebudayaan. Subsistem fisik sangat berhubungan dengan faktor-faktor ekosistem alam seperti geologi, iklim, hidrologi dan biologi (Exline et al 1982). Subsistem kebudayaan berhubungan dengan area perdesaan sebagai bagian dari urban ekosistem, seperti irama, pola-pola aktifitas yang berulang (Ley 1983). Pola-pola berulang inilah yang menghasilkan rutinitas dan akhirnya menghasilkan dunia sosial dan gaya hidup (Ley 1983). Rutinitas yang penting yang menjadi pusat kehidupan kota adalah kehidupan di sekitar rumah, sekolah dan aktifitas bebas lainnya.

Menurut Evers dalam Dadjoeni (1998:130) bahwa kota merupakan pusat konsumsi kolektif dan Evers memandang urbanisasi dalam dua aspek; yaitu: pertama, aspek struktur ekologi sosial kota, yaitu perbedaan kaya dan miskin nampak menonjol di kota-kota, karena dua kelompok itu terdapatnya atau tempat tinggalnya berdekatan maka sukar untuk menyusun pengelompokan regional kota menurut kenyataan konsentrasinya masing-masing kelompok penduduk itu. Berdekatan dengan wilayah kumuh (slum area), dan ini terbukti bahwa golongan yang tidak mampu berusaha keras untuk ikut serta dalam konsumsi kolektif yang tersedia secara terpusat. Karena itu lokasi kawasan kumuh ada di sekitar stasiun kereta api, belakang hotel-hotel besar, belakang pasar. Kedua, aspek konflik perkotaan yang umumnya terdapat pada kota-kota kecil di Asia Tenggara yang biasanya ada dalam sistem kapitalistis, sehingga muncullah serangkaian kontras yang memuat konflik antara konsumsi perseorangan dan konsumsi kolektif, juga produksi perorangan dan produksi umum. Sudah semestinya bahwa barang dan jasa umum itu lebih diadakan untuk melayani kaum menengah dan atasan, sebalinya kaum miskin selalu diancam dengan aneka gusuran, larangan, gencetan.

Menurut Marten (2001), saat ini dan sedang terjadi di mana-mana di seluruh dunia, ekosistem perkotaan menggantikan ekosistem pertanian dan ekosistem alami. Ini merupakan suatu proses yang tidak dapat berlanjut untuk waktu yang panjang.

2.3              Konsep Perancangan Kota

Konsep perancangan kota-kota saat ini, didasari oleh Piagam Athena (declaration of Athens) yang dicetuskan dalam kongress keempat CIAM (Congrès internationaux d’Architecture moderne) pada tahun 1933. Piagam Athena (Charte d’Athènes), yang dikenal juga sebagai Piagam Tata Kota (Town Planning Chart). Gagasan dasar dari gerakan ini adalah modernité (modernitas) yang terutama erat berkaitan dengan dua bidang: industri dan seni garda depan (yang dipelopori oleh Picasso, Mondriaan, Kandinsky) (Khudori 2004). Hal ini diungkapkan melalui standardisasi, penyeragaman, bahan-bahan bangunan industrial (beton, baja, kaca), blok-blok apartemen raksasa, bentuk-bentuk geometris, jalan-jalan lurus, konsentrasi kegiatan dan penduduk secara vertical dalam rangka mendapatkan ruang-ruang hijau terbuka, dan sebagainya.

Dalam Piagam Athena, yang di bawah pengaruh gaya arsitektur Le Corbusier, menganggap bahwa: “kota adalah mesin untuk hidup (city is a machine for living).” Dengan demikian, kota harus efisien dan efektif untuk melayani manusia (Heryanto 2003). Kota dianggap sebagai susunan fungsional, di mana hunian, pekerjaan, perbelanjaan, dan jasa terpisah ketat, serta wilayah pinggiran kota dianggap sebagai tempat rekreasi yang makin lama dimanfaatkan untuk perumahan tambahan (Frick & Mulyani 2006: 127). Konsep ini menekankan pembagian suatu kota dalam beberapa kawasan berdasarkan fungsinya sebagai suatu ruang kehidupan manusia, yaitu wisma, karya, marga, cipta, dan rekreasi (Gambar 4). Namun, hingga saat ini, penerapan konsep Piagam Athena menghasilkan pengrusakan lingkungan sekitar kota, serta pertumbuhan kota menghasilkan masalah kemacetan lalulintas yang sangat parah (Frick & Mulyani 2006: 127). Menurut Frick dan Mulyani, bahwa penerapan piagam athena tidak hanya merusak lingkungan sekitar kota, tetapi juga mengakibatkan masalah sosial. Di mana anggota keluarga yang bekerja, tidak lagi memiliki waktu untuk berbagi cerita dengan anggota keluarga lainnya.

Gambar 4. Pembagian Zona Kota Menurut Piagam Athena (Sumner: dimodifikasi dari Frick & Mulyani 2006)

Dalam proses merancang atau mendisain kota (urban), Roger Trancik menggunakan tiga teori, yaitu: teori figure, teori linkage dan teori place (Gambar 5). Di mana, kota sebagai suatu sistem dari massa bangunan dan ruang-ruang terbuka (void). Bangunan-bangunan yang adalah bagian dari ruang luar, memberikan bentuk bagi ruang terbuka

Gambar 5. Hubungan teori Merancang Roger Tancik (Zahnd 1999)

umum. Pendekatan dari teori figure-ground adalah: pemahaman terhadap bentuk kota yang dilihat dari hubungan antara massa-massa bangunan dan ruang-ruang terbuka. Figure-ground, merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi pola-pola dan tekstur dari susunan kota, tetapi ini hanya pada konsep ruang dua dimensi.

Menurut Zahnd (1999:84-85), bahwa teori ini dibedakan dalam dua pandangan figuratif yang berbeda, yaitu:

a.     Pertama, mengutamakan konfigurasi massa dan blok dilihat secara figuratif bagi kebanyakan orang dan perancang dan ini ditemukan dalam budaya tradisional dan budaya moderen. Contoh: pada karya-karya Le Cobusier (Gambar 6 & Gambar 7)         dan kawan-kawan yang menggunakan konfigurasi figure massa khususnya dalam lingkungan perkotaan.

b.    Pandangan kedua mengutamakan konfigurasi ground (konfigurasi ruang atau void), yang artinya konfigurasi ruang atau void dilihat sebagai suatu bentuk tersendiri. Pandangan inipun masih terdapat pada budaya tradisional maupun budaya teknologi. Kota-kota di Asia, Eropa dan Timur Tengah, mementingkan urban space (ruang perkotaan) yang

Gambar 6. Contemporary City' Plan - 1922, Le Corbusier

(www.mediaarchitecture.at/architekturtheorie)

Gambar 7. Le Corbusier‟s Contemporary City Le Corbusier proposed „a Contemporary City of Three Million Inhabitants‟(1929)

(blog.roughtheory.org/2007/04/25/utopian-cities)

figuratif meskipun dengan cara yang berbeda. Konfigurasi ruang (spasial) memunculkan sebuah kawasan kota sebagai sebuah nukleus (inti) kota dan akibatnya sering menghadapi ketidakaturan ekstrim dalam lingkungannya. Contoh: di Kota Jakarta, kawasan bangunan yang muncul akibat adanya mengutamakan konfigurasi ruang-ruang (Gambar 8).

Gambar 8. Kawasan bangunan-bangunan di Jakarta sebagai nukleus (inti)

2.4       Paradigma Kota Berkelanjutan

Perkotaan atau kota sangat memiliki berbagai arti, definisi dan kriteria, tergantung dari ahli apa yang memandangnya. Menurut Zahnd (1999:3), apabila seorang berprofesi bidang geografi, akan menekankan pada permukaan kota dan bentuk serta fungsi kota. Jika seorang ekonom, maka akan lebih mementingkan perdagangan kota yang berhubungan dengan kegiatan dan potensi kota secara finansial. Lain lagi dengan antropolog, memandang kota lebih kepada lingkup sejarah dan budaya. Seorang politikus akan menekankan, bagaimana mengurus kota dan hubungannya dengan pihak pemerintah dan swasta. Sedangkan seorang sosiolog akan berfokus pada klasifikasi pemukiman kota dari semua aspek tabiatnya. Seorang ahli kesehatan masyakat akan memperhatikan kota dari kondisi lingkungan kesehatan pemukiman kota. Para ahli hukum akan fokus perhatiannya pada hubungan peraturan dan keputusan dengan perencanaan kota serta pelaksanaannya. Seorang ahli konstruksi (insinyur) akan memfokuskan pada sistem prasarana kota dan pembangunannya serta struktur anatomi kota dan perencanaannya. Akhirnya bagi para arsitek, mereka memiliki beberapa sudut pandang yang sama dengan para insinyur, namun dia akan lebih menekankan aspek-aspek kota secara fisik dengan memperhatikan hubungan antara ruang dan massa perkotaan serta bentuk dan polanya, dan bagaimana semua itu dapat tercapai.

Satu dasar pemikiran yang dikemukakan Haugton (1999) dalam Satterhwaite (2001), bahwa keberlanjutan suatu kota tidak bisa tercapai secara murni tanpa syarat-syarat di dalamnya, seperti: suatu kota berlanjut adalah pada hakekatnya yang membantu secara efektif menghasilkan tujuan global pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan berkelanjutan dilihat sebagai sebagai hasil akhir suatu proses. Beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan menurut konsep Brundlant dalam “Our Common Future”, yaitu: "Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs": yang dapat di aplikasikan pada pembangunan kota oleh Satterthwaite (1997) dalam Satterhwaite (2001), sebagai berikut:

a.  Bahwa   tujuan   pembangunan   berkelanjutan   pertama:

“Pemenuhan kebutuhan saat ini”, dapat diaplikasikan pada pembangunan kota, dengan cara:

1)      Pemenuhan ekonomi, termasuk akses mata pencaharian yang memadai atau aset produktif; juga keamanan ekonomi ketika tidak memiliki pekerjaan tetap, sakit, cacat atau apa saja untuk suatu keamanan mata pencaharian.

2)      Pemenuhan akan sosial, budaya, lingkungan dan kesehatan, termasuk suatu perlindungan bagi kesehatan, keselamatan, kemampuan dan keamanan, di dalam suatu kelompok masyarakat dengan persediaan pipa saluran air, sanitasi, drainase, tranportasi, perlindungan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak. Juga sebuah rumah, tempat bekerja dan tempat tinggal yang terlindung dari bahaya lingkungan, termasuk pencemaran bahan-bahan kimia.

3)      Pemenuhan politik, termasuk kebebasan berpartisipasi pada politik tingkat nasional dan lokal.

b.   Tujuan pembangunan berkelanjutan kedua: “….tanpa mengurangi kemampuan generasi akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya”, dapat diaplikasikan dalam pembangunan kota dalam bentuk:

1)      Meminimalkan penggunaan atau limbah dari sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, termasuk meminimalkan konsumsi bahan bakar fosil pada kegiatan perumahan, komersil, industri dan transportasi ditambah dengan substitusi sumberdaya alam yang dapat diperbaharui apabila memungkinkan. Juga meminimalkan limbah dari sumberdaya alam mineral yang langkah. Melestarikan aset-aset budaya, sejarah dan alam di dalam kota yang rentan dimusnahkan, dimana aset-aset ini menyediakan ruang-ruang bermain, rekreasi dan akses ke alam.

2)      Pemanfaatan yang berkelanjutan bagi keterbatasan sumberdaya alam terbaharukan. Contoh: kota-kota menarik sumber alam air pada tingkatan yang dapat berlanjut (dengan mengedepankan cara daur-ulang dan pemanfaatan kembali).

3)      Limbah organik tidak lebih dari batasan kemampuan sumber alam sungai atau danau memperbaharui kembali (contoh: kapasitas sungai menggurai limbah organik tanpa degradasi ekologi).

4)      Limbah anorganik atau emisi tidak lebih dari batasan kemampuan daya serap area pembuangan lokal dan global atau menipiskan tanpa memberikan dampak yang merugikan (contoh: dayatahan pestisida; gas-gas rumah

kaca dan penipisan ozon).

Secara luas, bahwa pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dalam suatu kombinasi integritas antara sistem manusia dan sistem alam sebagai interaksi mereka dan kondisi satu dengan yang lain dari waktu ke waktu. Keberlanjutan sistem sosial ekologi adalah suatu proses dinamika dari pembangunan, tidak suatu kondisi yang statis. Suatu keberlanjutan sistem adalah ketahahan sistem terhadap gangguan dan mudah beradaptasi (Raskin et al 1996).

Menurut Raskin et al (1996) bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai suatu kualitas dari pasangan sistem manusia dan sistem lingkungan yang keduanya memiliki dimensi biofisik dan sosial ekonomi. Di mana keberlanjutan biofisik mencari dan memelihara sistem  alam,  siklus  bio-geokimia,  dan  sumber  daya  alam  untuk pembangunan manusia.                                 

Pembangunan berkelanjutan tidak semata-mata  terpusat pada   pikiran pada persoalan-persoalan   lingkungan. Lebih luas, pembangunan berkelanjutan meliputi tiga  bidang: ekonomi, lingkungan dan sosial. Untuk mendukung ini, beberapa teks Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada World Summit 2005 merujuk pada "tiang-tiang ini saling ketergantungan dan saling memperkuat” dari keberlanjutan pembangunan sebagai pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.

Menurut catatan World Conservation Union, UN Environment Programme and World Wide Fund for Nature, yang dikutip dalam

Giddings & O‟Brien (2002), bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya suatu bentuk pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan generasi mendatang tetapi juga, “meningkatkan mutu dari kehidupan selama dalam daya-dukung yang mendukung sistem alam (ekosistem)”.

Menurut Giddings & O‟Brien (2002), hal ini merupakan suatu strategi pembangunan dalam kaitan menjaga keseimbangan sosial, kebutuhan lingkungan dan ekonomi oleh semua orang untuk memastikan suatu mutu hidup (quality of life) yang lebih baik. Menurut Giddings & O‟Brien (2002), strategi ini memiliki empat sasaran dalam mencapai format keberlanjutan pembangunan, yaitu: (i) kemajuan sosial yang diperlukan oleh semua orang; (ii) perlindungan yang efektif terhadap lingkungan; (iii) penggunaan sumber alam yang bijaksana; (iv) pemeliharaan kestabilan dan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Menurut Ravetz (2000) bahwa pembangunan berkelanjutan pada akhirnya adalah “keseluruhan baik dari pada hasil dari bagian per bagian”, masalah dan solusi dalam pembagunan berkelanjutan saling berkaitan satu dengan yang lain, antara sektor-sektor, aktivitas-aktivitas, agen-agen dan individual, meski fungsi mereka saling tumpang tindih, berkompetisi dan terpisah-pisah dan untuk agenda pembangunan berkelanjutan diperlukan sesuatu untuk mengintegrasikannya.

Pembangunan berkelanjutan perlu menjadi dasar terhadap prinsip-prinsip dimana akan dilaksanakan semua isu-isu yang diklasifikasikan sebagai lingkungan, sosial, ekonomi atau campuran antara ketiganya. Menurut Haughton (1999) ada lima prinsip dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu: (i) futurity–inter-generational equity; (ii) social justice–intra-generational equity; (iii) transfrontier responsibility– geographical equity; (iv) procedural equity–people treated openly and fairly and (v) inter-species equity importance of biodiversity.

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan harus diupayakan secara sadar, dan ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bab I Pasal 1(3) bahwa: “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Seperti juga ekosistem alami, ekosistem perkotaan terdiri atas sistem individu dan sistem berlapis dari tiga bidang, yaitu: (a) lingkungan alami, (b) lingkungan terbangun, (c) lingkungan sosio-ekonomi. Masing-masing sistem saling berinteraksi dan saling ketergantungan satu dengan yang lain. Agar ekosistem perkotaan berlanjut, maka diperlukan dinamika dan integrasi yang berimbang. Kota yang berkelanjutan sangat memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan (Leitmann 1999). Tidak sehatnya ekosistem perkotaan dapat menyebabkan degradasi lingkungan lokal dan luas, masalah-masalah sosial, kemunduran ekonomi, masalah kesehatan manusia dan lebih lanjut putusnya hubungan dari sistem alam.

Menurut Haughton & Hunter (1994), kota berkelanjutan adalah wilayah yang memiliki masyarakat yang secara terus-menerus berusaha keras untuk memperbaiki alam mereka, membangun lingkungan dan kebudayaan dengan menyisipkan cara-cara yang selalu mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara global di tingkatan kelompok keluarga-keluarga sampai dengan tingkatan wilayah.

Adapun ciri-ciri pembangunan kota berkelanjutan, menurut Leitmann (1999) sebagai berikut: (1) kota-kota yang memiliki jejak ekologi perkapita yang relatif rendah; (2) kota-kota yang tidak mengalami kemunduran kekayaan pe kapita; dan (3) kota-kota yang mengurangi resiko-resiko kesehatan, meminimalkan pencemaran, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya terbaharui.

Menurut Girardet dalam Satterwaite (2001), ekosistem perkotaan terdiri atas sistem pengelolaan kota itu sendiri dan sistem berlapis dari tiga bidang, yaitu: (a) sistem lingkungan alami, (b) sistem lingkungan terbangun, (c) sistem lingkungan sosio ekonomi. Di mana, menurut Girardet, masing-masing sistem memerlukan dinamika dan integrasi yang berimbang, saling ketergantungan antara satu sistem dengan sistem yang lain dalam suatu ekosistem perkotaan sebagai suatu keseluruhan.

Girardet mengemukakan bahwa, tak sehatnya ekosistem perkotaan dapat menyebabkan degradasi lingkungan lokal dan luas, masalah-masalah sosial, kemunduran ekonomi, masalah kesehatan manusia dan lebih lanjut putusnya hubungan dari alam (Satterwaite 2001).

Menurut Leitmann (1999), kota-kota yang berkelanjutan sangat memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Ciri-ciri pembangunan kota berkelanjutan, adalah:

(1)   kota-kota dengan relatif rendah atau berkurang jejak ekologi per kapita;

(2)   kota-kota yang tidak mengalami kemunduran kekayaan pe kapita; dan

(3)   kota-kota yang mengurangi resiko-resiko kesehatan, meminimalkan pencemaran, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya terbaharui.

Haughton dan Hunter (1994) cenderung melihat keberlanjutan kota dari sudut manusia dan aktifitas perdagangan, sehingga menurut mereka kota yang berkelanjutan adalah kota di mana orang-orang dan perusahaannya secara terus-menerus berusaha keras untuk memperbaiki alam mereka, membangun lingkungan dan kebudayaan di tingkat lingkungan dan wilayah, sementara itu menyisipkan tatacara yang selalu mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara global.

Pada hakekatnya konsep keberlanjutan kota adalah kemampuan area perkotaan dan daerahnya untuk terus berfungsi pada tingkatan kualitas hidup yang diinginkan oleh masyarakatnya, dengan tidak membatasi pilihan yang ada sekarang sampai generasi masa depan dan tidak menyebabkan dampak yang berlawanan di dalam dan di luar batas perkotaan.

“As defined at The Sustainable City Conference in Rio (2000): "The concept of sustainability as applied to a city is the ability of the urban area and its region to continue to function at levels of quality of life desired by the community, without restricting the options available to the present and future generations and without causing adverse impacts inside and outside the urban boundary".

Kota yang sedang dalam suatu proses berkelanjutan, apabila bertambah baik kualitas hidup di kota, termasuk bagian ekologi, kebudayaan, politik, kelembagaan, sosial dan ekonomi dengan tidak meninggalkan beban atas generasi yang akan datang (Budihardjo 1999). Kota-kota yang berkelanjutan sangat memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan (Leitmann 1999).

Menurut Budihardjo (1999), kota akan berlanjut apabila penduduk mempunyai prinsip dan kaidah-kaidah yang dapat menuntun mereka dan menerapkannya ke penanganan dari masalah yang mereka hadapi dan aktualisasi dari potensi yang mereka miliki, demi perkembangan dari kota dan daerah mereka.

BAB III

Dampak Supermarket terhadap Keberadaan Pasar Tradisional di Daerah Perkotaan di  Indonesia

3.1     Pendahuluan

Pertumbuhan pasar modern di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi. Pada kurun waktu 1999-2004, terjadi peningkatan pangsa pasar supermarket1 terhadap total pangsa pasar industri makanan yang cukup tajam dari 11 persen menjadi 30 persen. Penjualan supermarket pun tumbuh rata-rata 15 persen per tahun, sedangkan penjualan pedagang tradisional turun 2 persen per tahunnya (Natawidjadja, 2006).

Salah satu penyebab meningkatnya jumlah dan penjualan pasar modern adalah proses urbanisasi yang mendorong percepatan pertumbuhan penduduk di perkotaan serta meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat perkotaan. Dari 1998 hingga 2003, hipermarket di seluruh Indonesia tumbuh 27 persen per tahun, dari delapan menjadi 49 gerai. Meskipun demikian, pertumbuhan hipermarket terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek dengan proporsi 58 persen dari keseluruhan hipermarket. Pedagang tradisional yang terkena imbas langsung dari supermarket (atau hipermarket) adalah pedagang yang menjual produk yang sama dengan yang dijual di kedua tempat tersebut. Meskipun demikian, pedagang menjual makanan segar (daging, ayam, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain) masih bias bersaing dengan supermarket dan hipermarket mengingat banyak pembeli masih memilih untuk pergi ke pasar tradisional untuk membeli produk tersebut. Keunggulan pasar modern atas pasar tradisional adalah bahwa mereka menjual produk yang relatif sama dengan harga yang lebih murah, ditambah dengan kenyamanan berbelanja dan beragam pilihan cara pembayaran. Supermarket juga menjalin kerjasama dengan pemasok besar dan biasanya untuk jangka waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan mereka dapat melakukan efisiensi dengan memanfaatkan skala ekonomi yang besar.

Beberapa kalangan memandang bahwa makin meluasnya pendirian pasar modern di Indonesia, makin baik bagi pertumbuhan ekonomi serta iklim persaingan usaha. Sementara itu, kalangan lain berpendapat bahwa di era globalisasi pasar tradisional telah menjadi korban dari kompetitisi sengit antara sesama pasar modern, baik lokal maupun asing. Pasar tradisional kehilangan pelanggan akibat praktik usaha yang dilakukan oleh supermarket.

3.2    Analisis Deskriptif: Kondisi Bisnis Para Pedagang Pasar Tradisional.

Beberapa penelitian mengenai dampak supermarket yang pernah dilakukan di negara berkembang, di antaranya oleh Reardon and Berdequé (2002), Reardon et al (2003), Trail (2006), dan Reardon dan Hopkins (2006), menemukan adanya dampak negatif menjamurnya supermarket terhadap para pedagang di pasar tradisional. Pedagang yang terlebih dahulu bangkrut biasanya adalah pedagang yang menjual aneka barang, makanan olahan, dan produk-produk olahan susu, diikuti oleh toko-toko yang menjual bahan makanan segar dan pasar tradisional. Mereka hanya dapat bertahan selama beberapa tahun. Setelah itu, tinggal pedagang yang berdagang produk-produk spesifik atau mereka yang berdagang di daerah yang dilindungi dari keberadaan supermarket saja yang dapat tetap bertahan. Berdasarkan analisis deskriptif, mayoritas komoditas yang dijual di pasar tradisional adalah sayur-sayuran segar. Sebanyak 22,4 persen pedagang menjual sayur-sayuran segar sebagai komoditas dagangan utama mereka. Artinya, ada persaingan antarpedagang sayur-sayuran segar yang cukup ketat sehingga harga komoditas sayur-sayuran segar berkualitas baik di pasar tradisional menjadi lebih kompetitif daripada komoditas lainnya. Berbeda halnya dengan keadaan di pasar kontrol, untuk di pasar perlakuan kurang lebih 42 persen pedagang mengidentifikasi supermarket sebagai pesaing utamanya. Akan tetapi, apabila digabungkan proporsi pesaing di dalam dan sekitar pasar tradisional masih lebih tinggi daripada proporsi supermarket. Lebih dari 40 persen pedagang menggunakan pemasok profesional, lainnya 31 persen memanfaatkan pasar grosir tradisional, dan kurang lebih 6 persen melakukan kontak langsung dengan produsen. Salah satu kelemahan daripada para pedagang yang membuat mereka sangat rentan terhadap keberlangsungan usahanya adalah metode pembayaran tunai untuk barang-barang dagangannya. Hal ini berbeda dengan pratik pengadaan barang yang lazim di supermarket.

3.3    Jawaban:

Seiring dengan meningkatnya persaingan di bisnis ritel, ada beberapa hal yang harus menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk menjaga kelangsungan hidup pasar tradisional. Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana pasar tradisional. Masalah keterbatasan dana seyogianya dapat diatasi dengan melakukan kerja sama dengan pihak swasta seperti pasar tradisional di Bumi Serpong Damai. Konsep bangunan pasar pun ketika renovai harus diperhatikan sehingga permasalahan seperti konsep bangunan yang tidak sesuai dengan keinginan penjual dan pembeli dan kurangnya sirkulasi udara tidak terluang kembali. Kedua, melakukan pembenahan total pada manajemen pasar. Sepatutnya, kepala pasar yang ditunjuk memiliki kemampuan dan kepandaian manajerial. Ketiga, mencari solusi jangka panjang mengenai PKL yan salah satunya adalah menyediakan tempat bagi PKL di dalam lingkungan pasar.

Pedagang tradisional selama ini selalu dihadapkan pada masalah permodalan dan jaminan/asuransi atas barang dagangannya. Oleh sebab itu, sudah saatnya Pemda dan lembaga keuangan setempat memerhatikan hal ini. Strategi pengadaan barang yang kerap menjadi strategi utama pedagang tradisional adalah membeli barang dagangan dalam bentuk tunai dengan menggunakan dana pribadinya. Kondisi ini berdampak negatif terhadap usaha. Mereka menjadi sangat rentan terhadap kerugian yang disebabkan oleh rusaknya barang dagangan dan fluktuasi harga.

Untuk menghindari tenggelamnya pasar tradisional akibat kehadiran pasar modern, diperlukan pendekatan yang terpadu bagi ketiga permasalahan di atas, yakni adanya regulasi untuk melindungi pasar tradisional, dukungan perbaikan infrastruktur, penguatan manajemen dan modal pedagang di pasar tradisional. kebijakan untuk Menangani ketegangan-ketegangan yang muncul di antara Supermarket, Pemasok, dan Pedagang Ritel Tradisional.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Kawasan-kawasan tertentu di wilayah kota besar-kota besar mesti senantiasa dipelihara dan dikembangkan guna mendukung peningkatan kegiatan ekonomi kota. Kawasan CBD (Center Bussines District) yang berada di pusat-pusat kota pada dasarnya merupakan kawasan strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu skenario perencanaan dan perancangan kawasan, baik yang berupa: revitalisasi kawasan (lama),  pembentukan sub-kota baru dalam kota (lama), serta kegiatan peremejaan kawasan (the urban renewal) –sudah sepantasnya didukung oleh pendirian bangunan-bangunan kegiatan bisnis. Bentuk-bentuk kegiatan bisnis kawasan  perkotaan yang sangat intensif dan mempunyai nilai tambah tinggi yang diberi kesempatan beraktifitas didalamnya.Karena itu dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui MP3EI, selain strategi  pembangunan yang dilaksanakan melalui pembangunan 8 koridor utama, pada kawasan perkotaan mesti pula memperhatikan pula strategi pembentukan cluster pertumbuhan ekonomi kawasan. Melihat kepada perkiraan para  pakar perkotaan dunia seperti diatas, maka pembangunan kawasan perkotaan menjadi lebih penting dan lebih strategis untuk masa-masa mendatang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun saran bagi pemerintah agar dapat menerapkan sistem seperti di negara-negara maju lainnya dengan jalan menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta keamanan dan ketertiban guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya di Indonesia sehingga dapat dirasakan bukan hanya untuk di masa sekarang melainkan juga untuk generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Internet:

www.academia.edu/8028254/PEMBANGUNAN_PERKOTAAN_-_EKONOMI_PERKOTAAN_and_CLUSTER_EKONOMI [12 Maret 2016].

www.amankeun.blogspot.com/2013/12/makalah-pembangunan.html [9 Maret 2016].

www.amadhy.blogspot.com/2012/11/makalah-masalah-pembangunan.html  [9 Maret 2016].

www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31196/4/Chapter%20II.pdf [9 Maret 2016].

www.repo.unsrat.ac.id/144/11/10_-_BAB_1.pdf [9 Maret 2016].

DOWNLOAD